Petani hingga Ibu Rumah Tangga Diduga Jadi Target Perekrutan Rekening Penampung Judi Online

 Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, mengungkap adanya dugaan pemanfaatan petani hingga ibu rumah tangga sebagai pemilik rekening yang digunakan untuk menampung transaksi judi online (judol).

Menurut Meutya, para pemilik rekening tersebut diduga diberi imbalan berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000 untuk membuka rekening. Selanjutnya, rekening tersebut dimanfaatkan oleh pelaku sebagai bagian dari jaringan transaksi perjudian online.

Untuk menekan praktik tersebut, Kementerian Komdigi mendorong upaya pemberantasan judi online tidak hanya melalui pemblokiran situs, tetapi juga dengan memperketat pencegahan munculnya rekening penampung baru. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat penerapan proses Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan.

Meutya menegaskan, jika praktik pembukaan rekening yang disalahgunakan dapat dicegah sejak awal, maka ruang gerak jaringan judi online juga akan semakin terbatas. Hal itu disampaikannya saat menghadiri OJK Banking Forum pada Selasa (14/7/2026).

Pemerintah berharap kolaborasi antara regulator, perbankan, dan aparat penegak hukum mampu mempersempit celah yang selama ini dimanfaatkan pelaku judi online untuk menjalankan transaksi keuangan secara ilegal.

#bantennewsupdate #Judol #Komdigi #Perbankan #KYC #JudiOnline #BeritaIndonesia

Buntut Video Viral Tokoh Banten, Ida Farida Tempuh Jalur Hukum dan Resmi Lapor ke Polda Metro Jaya

 

BANTEN NEWS UPDATE – Kasus video viral yang mencatut nama seorang tokoh Banten berinisial AS kini memasuki babak baru. Ida Farida secara resmi melaporkan pihak yang diduga menyebarkan video tersebut ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik sejumlah pihak.

Laporan tersebut diajukan pada Jumat (10/7) dengan didampingi tim kuasa hukum. Langkah hukum itu diambil sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus mengklarifikasi berbagai informasi yang beredar luas di media sosial.

Dalam laporannya, pihak terlapor diduga melanggar ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi yang bersifat rahasia. Seluruh dugaan tersebut kini diserahkan kepada penyidik untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Ida Farida menyampaikan bahwa dirinya hadir langsung ke Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukum untuk membuat laporan polisi. Ia juga memperlihatkan dokumen laporan sebagai bukti bahwa perkara tersebut telah resmi dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Ida Farida menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, penyebaran konten yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang disebut dalam video tersebut.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik setelah video yang mencatut nama tokoh Banten tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah pihak berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan objektif sehingga seluruh fakta dapat diungkap berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan terhadap pelapor maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara diperkirakan akan dilakukan sebagai bagian dari tahapan penyelidikan.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah maupun pencemaran nama baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Banten News Update akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru setelah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait.

Tags: #bantennewsupdate #IdaFarida #PoldaMetroJaya #TokohBanten #Hukum #BeritaBanten #Viral #InfoBanten #PencemaranNamaBaik #UpdateBerita

 

Pemprov Banten Siapkan Razia Kendaraan Bermotor, Warga Diminta Segera Lunasi Pajak dan Lengkapi Dokumen

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana menggelar penertiban kendaraan bermotor di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus memastikan administrasi kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Banten akan bekerja sama dengan jajaran kepolisian dan PT Jasa Raharja. Sinergi antarinstansi tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak kendaraan tepat waktu.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengimbau seluruh pemilik kendaraan agar segera melakukan pengecekan status pajak kendaraan masing-masing sebelum kegiatan razia dilaksanakan. Menurutnya, saat ini masih tersedia waktu bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Ia menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan tidak hanya menjadi kewajiban setiap pemilik kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Banten.

Selain memastikan pajak kendaraan telah dibayarkan, masyarakat juga diminta memeriksa masa berlaku dokumen penting seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kedua dokumen tersebut akan menjadi bagian dari pemeriksaan saat petugas melakukan operasi penertiban di lapangan.

Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi. Petugas juga akan memperhatikan kondisi kendaraan yang digunakan masyarakat. Kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan atau tidak layak jalan berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas semakin meningkat. Dengan kelengkapan dokumen yang valid serta kondisi kendaraan yang prima, risiko pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya dapat diminimalkan.

Pemprov Banten juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan hingga mendekati waktu pelaksanaan razia. Langkah proaktif dalam memenuhi kewajiban administrasi akan membantu masyarakat terhindar dari sanksi maupun kendala saat pemeriksaan berlangsung.

Razia kendaraan bermotor yang akan digelar pada Juni 2026 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Provinsi Banten.

#bantennewsupdate #Banten #PajakKendaraan #PKB #SamsatBanten #RaziaKendaraan #STNK #SIM #JasaRaharja

Investor Pertanyakan Kejelasan Dana Rp218,25 Miliar untuk Pengelolaan 97 Dapur MBG

 Seorang investor menyampaikan keberatannya terkait nasib dana investasi senilai Rp218,25 miliar yang telah disetorkan dalam rangka pengambilalihan dan pengelolaan 97 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut disebut disalurkan berdasarkan perjanjian kerja sama yang mengatasnamakan pihak terkait dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut keterangan yang disampaikan investor, hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai perkembangan pengelolaan dapur maupun status dana yang telah ditempatkan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran karena nilai investasi yang disetorkan tergolong sangat besar dan melibatkan sejumlah kesepakatan bisnis yang sebelumnya diyakini memiliki dasar hukum yang jelas.

Investor tersebut kini meminta adanya transparansi serta penjelasan resmi dari pihak-pihak yang terlibat terkait penggunaan dana, perkembangan proyek, dan kepastian mengenai pengembalian maupun kelanjutan investasi. Ia menilai bahwa seluruh pihak yang tercantum dalam perjanjian harus memberikan pertanggungjawaban secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan program penyediaan makanan bergizi yang selama ini mendapat sorotan publik. Selain menyangkut kepentingan investasi dalam jumlah besar, persoalan tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan para pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai program strategis.

Hingga kini, investor masih menunggu kejelasan resmi mengenai status dana Rp218,25 miliar tersebut. Ia berharap terdapat langkah penyelesaian yang transparan dan sesuai ketentuan hukum sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat dipenuhi secara adil.

#bantennewsupdate #MBG #BGN #investor #MakanBergiziGratis #BeritaNasional #Ekonomi #Investasi #IndonesiaNews

Alfamart Tegaskan Program Koperasi Desa Merah Putih Belum Pengaruhi Kinerja Bisnis Perusahaan

 

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) selaku pengelola jaringan minimarket Alfamart menegaskan bahwa keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun performa bisnis perusahaan. Manajemen memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan normal dan tidak ada rencana penutupan gerai yang disebabkan oleh kehadiran koperasi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kemungkinan persaingan antara jaringan ritel modern dan koperasi desa yang saat ini tengah didorong pemerintah sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Manajemen Alfamart menjelaskan bahwa distribusi barang ke seluruh jaringan gerai di berbagai daerah masih berlangsung lancar tanpa kendala. Ketersediaan stok produk kebutuhan pokok maupun barang konsumsi harian tetap terjaga sehingga pelanggan dapat berbelanja seperti biasa.

Meskipun hingga kini belum ada kerja sama bisnis secara langsung dengan Koperasi Desa Merah Putih, Alfamart memandang program tersebut sebagai upaya strategis yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian desa. Kehadiran koperasi dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan usaha, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta membuka peluang pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

Di sisi lain, perusahaan melihat pasar ritel Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, sektor ritel modern maupun koperasi diyakini dapat berkembang secara berdampingan dan saling melengkapi.

Untuk menjaga daya saing, Alfamart terus melakukan berbagai inovasi, mulai dari peningkatan kualitas layanan pelanggan, pengembangan sistem digital, perluasan layanan pembayaran dan transaksi elektronik, hingga ekspansi gerai ke berbagai wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok produk lokal, serta penyediaan akses kebutuhan sehari-hari yang mudah dijangkau masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, Alfamart optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus beradaptasi dengan berbagai program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia.

#Alfamart
#KoperasiDesaMerahPutih
#RitelIndonesia
#EkonomiDesa
#EkonomiNasional
#UMKMIndonesia
#BantenNewsUpdate

Luhut Temui Prabowo di Istana, Bahas Kondisi Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global

 

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka penyampaian laporan dan pembahasan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan bahwa kunjungannya ke Istana merupakan bagian dari agenda rutin Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan hasil pemantauan serta evaluasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, komunikasi berkala dengan Presiden diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, termasuk perkembangan situasi geopolitik global yang belakangan semakin dinamis. Ketegangan di berbagai kawasan strategis dunia, termasuk konflik yang melibatkan jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Hormuz, disebut turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global.

Selain itu, pembahasan juga mencakup dampak kebijakan suku bunga acuan di sejumlah negara terhadap arus investasi, nilai tukar, serta kondisi pasar keuangan. Pemerintah terus memantau perkembangan tersebut guna memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Luhut menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Berbagai indikator ekonomi domestik disebut masih menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan sejumlah negara lain. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan agar potensi risiko eksternal tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui koordinasi yang intensif antara Dewan Ekonomi Nasional dan pemerintah pusat, diharapkan berbagai kebijakan yang disusun dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang terus berkembang.

#BantenNewsUpdate #LuhutBinsarPandjaitan #PrabowoSubianto #DewanEkonomiNasional #EkonomiIndonesia #IstanaNegara #BeritaNasional #KebijakanEkonomi #GeopolitikGlobal #IndonesiaMaju

Prabowo Soroti Pemerataan Hasil Pertumbuhan Ekonomi pada Peringatan Hari Lahir Pancasila

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi nasional dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ia mempertanyakan apakah manfaat dari pertumbuhan tersebut telah dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?” ujar Prabowo.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan menjadi salah satu negara penghasil berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, hingga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel.

Prabowo juga menyoroti capaian Indonesia dalam sektor pangan. Ia menyebut Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih siap karena telah mencapai swasembada pangan, di tengah banyak negara yang masih menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.